Impor barang kiriman PMK 4/2025 menjadi aturan penting bagi UMKM Indonesia. Aturan ini memengaruhi proses impor barang skala kecil hingga menengah. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami ketentuan baru ini sejak awal.
Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi ini mengubah tata cara impor barang kiriman. Selain itu, aturan ini bertujuan memperlancar proses kepabeanan dan meningkatkan transparansi.
Tarif Bea Masuk Flat 7,5% dan Pengecualiannya
PMK 4/2025 menetapkan tarif bea masuk flat sebesar 7,5%. Tarif ini berlaku untuk barang dengan nilai pabean antara USD 3 hingga USD 1.500. Dengan kebijakan ini, UMKM dapat menghitung biaya impor dengan lebih mudah.
Namun, tarif flat tidak berlaku untuk semua produk. Pemerintah mengecualikan barang tertentu dari skema ini. Sebagai contoh, tas, sepatu, dan pakaian tetap dikenakan tarif MFN yang lebih tinggi.
Kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Dengan demikian, UMKM perlu memastikan jenis barang sebelum melakukan impor.
Perbedaan Importir Badan Usaha dan Perorangan
PMK 4/2025 juga membedakan kewajiban pajak berdasarkan status importir. Jika UMKM mengimpor atas nama badan usaha, pelaku usaha harus menghitung pajak sendiri. Sistem ini dikenal sebagai self assessment.
Kesalahan perhitungan dapat menimbulkan sanksi administrasi. Oleh sebab itu, badan usaha perlu lebih teliti dalam menentukan nilai pabean.
Sebaliknya, importir perorangan menggunakan skema official assessment. Dalam skema ini, petugas Bea Cukai menetapkan nilai pajak. Dengan cara ini, importir perorangan dapat menghindari risiko denda akibat kesalahan input.
Pentingnya Dokumentasi Impor yang Akurat
PMK 4/2025 menuntut transparansi yang lebih tinggi. Setiap barang kiriman harus dilengkapi dokumen yang valid. Dokumen tersebut meliputi invoice dan deskripsi barang yang jelas.
Dokumen yang akurat mempermudah proses pemeriksaan Bea Cukai. Selain itu, kelengkapan data membantu saat terjadi pemeriksaan fisik barang atau red line.
UMKM juga perlu memastikan bukti pembayaran tercatat secara resmi. Oleh karena itu, penggunaan jasa transfer valas yang transparan sangat disarankan.
Tips Patuh Aturan PMK 4/2025 Tanpa Ribet
Agar proses impor berjalan lancar, UMKM perlu menerapkan beberapa langkah sederhana. Pertama, selalu periksa HS Code barang sebelum melakukan impor. Langkah ini membantu menentukan tarif pajak yang tepat.
Kedua, pastikan supplier mencantumkan invoice dan packing list sesuai nilai transaksi. Data yang konsisten akan mempercepat proses kepabeanan.
Terakhir, manfaatkan layanan jasavalas.com untuk pembayaran ke supplier. Dengan cara ini, UMKM memperoleh bukti transfer resmi dan proses impor menjadi lebih aman.
Kesimpulan
PMK 4/2025 membawa perubahan penting bagi impor barang kiriman UMKM. Aturan ini mengatur tarif, pajak, dan kewajiban dokumen secara lebih jelas.
Dengan memahami ketentuan sejak awal, UMKM dapat menghindari hambatan di Bea Cukai. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap PMK 4/2025 menjadi kunci agar bisnis impor berjalan lancar di tahun 2025.